INTERPETATIF

KOALISI RAMPING ALA “JOKOWI”

            Pemilihan presiden dan wakil presiden telah usai, kedua rival yakni kubu Joko Widodo dari partai PDIP dan Prabowo Subianto dari partai Gerindra telah selesai bersaing untuk memperebutkan suara dari rakyat Indonesia. pemenang pun sudah diumumkan oleh lembaga KPU  bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan moh. Jusuf Kalla menggunguli pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

            Geliat pembentukan koalisi sudah mulai terlihat beberapa kalangan elit politik sudah menentukan siapa yang akan dipinang menjadi kawan untuk bekerja sama dalam pemerintahan, tak terkecuali pemenang pemilu, PDIP memberikan sinyal untuk bekerja sama dengan partai-partai yang ingin bergabung ke koalisi Indonesia hebat. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan bakal calon presiden Joko Widodo ke kantor nasdem ini kunjungan politik pertama Jokowi setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU.

            Joko Widodo disambut oleh ketua partai nasdem Surya Paloh, kunjungan ini sekaligus siratuhrahmi politik untuk kepentingan yang lebih besar. Setelah nasdem bersedia bergabung dengan koalisi Indonesia hebat, beberapa partai politik ikut merapat untuk bekerjasama dengan PDIP, diantaranya partai PKB,HANURA dan PPKI. Keempat partai tersebut menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan PDIP dan mendukung pemerintahan JOKOWI-JK.

            Aburizal Bakrie, ketua umum partai golkar melakukan pendekatan-pendekatan politik untuk bergabung dengan koalisi Indonesia hebat, namun, pemikiran dan ideologi partai berlambang beringin ini tak sejalan dengan platform partai usungan koalisi Indonesia hebat, partai golkar memberikan syarat jika partainya bergabung dengan koalisi Indonesia hebat partainya meminta jatah kursi jabatan paling tidak menteri ujar Fadel Muhammad (kaketum golkar).

            Jokowi melancarkan pendekata-pendekatan ke partai-partai lain yang belum bergabung dengan koalisi manapun, salah satunya adalah dengan partai DEMOKRAT  partai pengusung SBY ini menyatakan sikap politiknya untuk netral (tidak berpihak dengan siapapun). Beberapa kader PDIP sudah mencoba mendekati SBY namun, DEMOKRAT dan SBY tetap pada pendiriannya untuk tetap netral. Sehingga partai yang tergabung dengan koalisi Indonesian hebat hanya 4 untuk sejauh ini dan sisanya bergabung dengan koalisi merah putih, kecuali DEMOKRAT yang masih bimbang dengan keyakinannya.

            Koalisi ramping ala JOKOWI ternyata menimbulkan berbagai macam masalah, diantaranya; terganjalnya koalisi Indonesia hebat dalam memperebutkan kursi DPR/MPR sebagaimana yang diketahui, jika koalisi merah putih memenangkan voting untuk memilih anggota DPR/MPR. Selain itu koalisi Indonesia hebat juga kalah voting dalam menentukan UU MD3 yang menentukan memilih calon kepala daerah melalui mekanisme pemilihan DPR.

            Kegamangan kondisi politik Indonesia menyebabkan tingkat indeks mata uang rupiah terhadap dollar melemah. JOKOWI berusaha menghubungi beberapa elit partai yang tergabung dengan koalisi merah putih untuk mengajak bekerjasama dalam membangun bangsa, diantaranya JOKOWI berkunjung ke rumah elit partai golkar Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai ketua umum partai golkar. disana JOKOWI berdiskusi beberapa persoalan yang menyangkut kenegaraan.

            Kemudian JOKOWI bertemu dengan Prabowo Subianto ketua umum partai GERINDRA dirumah orangtua Prabowo. Untuk pertama kalinya kedua rival ini bertemu setelah pilpres selesai berlangsung, sambutan hangat Prabowo pada Jokowi dinilai sebagai sinyal positif hubungan keduannya sudah membaik, setelah pertemuan itu indeks harga rupiah terhadap dollar menguat, hal ini mengindikasikan bahwa suhu politik yang akhir-akhir ini memanas akhirnya menurun.

            Akankah langkah JOKOWI dengan koalisi rampingnya ini terganjal kembali setelah dia dilantik sebagai presiden? Hal ini baru bisa terjawab jika pemerintahan JOKOWI-JK sudah berjalan pada 20 oktober nanti. Hal yang paling terpenting yang perlu dilakukan oleh Jokowi ialah berkoalisi dengan rakyat Indonesia, walaupun koalisi yang terbentuk untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Jk hanya sedikit/ramping, tetapi jika Jokowi-Jk menyatakan bekerjasama untuk menggandeng koalisi rakyat, maka ganjalan-ganjalan yang akan dialami oleh Jokowi akan tidak terlalu berat karena rakyat Indonesia mendukung pemerintahannya.